Oleh: Alman Helvas Ali
1. Pendahuluan
Kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 9-10 November 2010 di antaranya mencapai kesepakatan tentang Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam Kemitraan Komprehensif, kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerjasama dalam delapan bidang, satu di antaranya adalah Kerjasama Keamanan dan Kawasan. Apabila dicermati, butir-butir kerjasama dalam bidang Keamanan dan Kawasan tidak lepas dari dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik, yang mana Amerika Serikat adalah masih berperan sebagai aktor utama.
Terkait dengan hal itu, Indonesia harus dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kemitraan yang terjalin dengan Amerika Serikat, meskipun sebagian besar agenda dalam kemitraan di bidang Keamanan dan Kawasan sesungguhnya lebih banyak merupakan agenda yang mengacu pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, sebaiknya sejak dini sudah menyiapkan diri untuk mengisi dan mewarnai agenda kerjasama di bidang Keamanan dan Kawasan dengan Amerika Serikat. Tulisan ini akan mengulas tentang implementasi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat di bidang Keamanan dan Kawasan dari perspektif kepentingan nasional Indonesia, khususnya yang terkait dengan domain maritim.
2. Konteks Kemitraan Strategis
Untuk dapat memahami secara komprehensif tentang kepentingan Amerika Serikat di kawasan, hendaknya mengacu pada Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang diterbitkan pada Mei 2010 dalam era administrasi Presiden Barack Obama. Strategi Keamanan Nasional ini menggantikan strategi serupa yang dipublikasikan oleh pemerintahan Presiden George H.W. Bush, Jr. Dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010, perlu pemahaman terhadap empat kepentingan nasional Amerika Serikat yang abadi. Keempat kepentingan tersebut mencakup keamanan, kesejahteraan, nilai-nilai dan tata internasional.
Menyangkut bidang keamanan, agenda yang terkait langsung dengan kawasan Asia Pasifik adalah Disrupt, Dismantle and Defeat Al’Qaida and it’s Violent Extremist Affiliates in Afghanistan, Pakistan and Around the World dan Reverse the Spread of Nuclear and Biological Weapons and Secure Nuclear Material. Di kawasan ini, terdapat lima negara yang dikategorikan sebagai aliansi Amerika Serikat, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina dan Thailand. Keempat negara itu sebagai tumpuan bagi keamanan dan fondasi kesejahteraan kawasan.
Terkait dengan isu keamanan, Amerika Serikat beserta sekutunya di wilayah Asia Pasifik bertekad untuk terus bekerjasama mengembangkan agenda keamanan yang positif di kawasan yang berfokus pada keamanan kawasan, memerangi proliferasi senjata pemusnah massal, terorisme, perubahan iklim, pembajakan internasional, epidemik dan keamanan dunia maya. Kerjasama tersebut dikembangkan seiring dengan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan.
Adapun kaitannya dengan Indonesia, dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010 Indonesia mendapat perhatian khusus dengan dicantumkannya ulasan tentang negara ini dalam satu paragraf tersendiri. Di situ dinyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra yang lebih penting untuk isu-isu kawasan dan lintas negara, seperti perubahan iklim, counterterrorism, keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian dan bantuan bencana.
Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat sebaiknya dipandang dari perspektif yang demikian, khususnya dari sudut pandang kepentingan Amerika Serikat. Singkat kata, kemitraan kedua negara sesungguhnya berada dalam bingkai kepentingan nasional Amerika Serikat sebagaimana dirumuskan dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya terdapat pertemuan kepentingan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam Kemitraan Komprehensif, namun seberapa optimal keuntungan yang dapat diraih oleh Indonesia sangat tergantung pada bagaimana cerdik membaca dan memanfaatkan situasi yang sudah given tersebut.
Kembali kepada Kemitraan Komprehensif kedua negara di bidang Keamanan dan Kawasan, terdapat tiga agenda utama yaitu KTT Asia Timur, Defense Framework Agreement dan Kerjasama Keamanan. Defense Framework Agreement yang ditandatangani di Washington pada 10 Juni 2010 mengatur tentang sembilan bidang kerjasama Indonesia-Amerika Serikat, yaitu keamanan maritim, operasi pemeliharaan perdamaian, humanitarian assistance and disaster relief (HADR), industri pertahanan, Universitas Pertahanan Nasional, Kopassus, Laut Cina Selatan, counterterrorism, intelijen dan Afghanistan. Adapun Kerjasama Keamanan berfokus pada counterterrorism, keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian, respon terhadap bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
Sejumlah agenda di bidang Keamanan dan Kawasan yang disepakati kedua negara tidak lepas pula dari perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik diwarnai oleh isu kebangkitan militer Cina, disusul dengan beberapa isu lainnya seperti keamanan maritim, HADR dan counterterrorism. Dari beberapa isu tersebut, isu kebangkitan militer Cina telah menjadi perhatian bersama negara-negara di kawasan, terlebih lagi Amerika Serikat terus menghembuskan isu itu dalam stabilitas kawasan kontemporer. Dengan kata lain, Indonesia hendaknya cerdas membaca agenda kerjasama dalam Kemitraan Komprehensif guna menyiapkan diri menghadapi ekses yang mungkin terjadi di waktu-waktu mendatang.
3. Kepentingan Indonesia
Sudah menjadi keharusan bahwa apapun latar belakang lahirnya Kemitraan Komprehensif dan kepentingan pihak mana yang lebih menonjol, Indonesia harus meraih keuntungan dari kesepakatan tersebut, termasuk dalam bidang keamanan dan kawasan. Dikaitkan dengan kepentingan nasional Indonesia, perlu diidentifikasi pada agenda apa saja Indonesia harus memprioritaskan diri mengingat luasnya agenda yang tercakup. Maksudnya, dari sejumlah agenda yang disepakati di bidang keamanan dan kawasan, perlu diklasifikasikan mana yang bersifat utama, penting dan pendukung.
Menurut hemat penulis, agenda yang bersifat utama di bidang keamanan dan kawasan dari Kemitraan Komprehensif mencakup keamanan maritim, intelijen dan counterterrorism. Sedangkan agenda yang bersifat penting meliputi Laut Cina Selatan, humanitarian assistance and disaster relief (HADR) dan operasi pemeliharaan perdamaian. Adapun agenda yang bersifat pendukung terdiri dari industri pertahanan, Universitas Pertahanan Nasional, Kopassus dan Afghanistan.
Agenda keamanan maritim dan counterterrorism ditempatkan sebagai agenda yang bersifat utama karena kedua isu tersebut terkait langsung keamanan nasional Indonesia sekaligus berdampak terhadap stabilitas kawasan. Keduanya berkaitan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia yang mutlak. Apabila kedua isu tidak dapat ditangani oleh Indonesia, secara nasional akan berdampak negatif terhadap konsepsi geopolitik maupun nilai-nilai Indonesia, adapun secara regional akan berkontribusi terhadap instabilitas kawasan.
Sedangkan sejumlah agenda yang dikategorikan penting adalah agenda yang terkait dengan kepentingan nasional yang penting. Nilai politik dan strategis agenda kategori ini berada di bawah agenda mutlak. Sementara beberapa agenda yang digolongkan sebagai pendukung adalah agenda yang bersifat pelengkap dan nilai stategisnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dua kategori sebelumnya.
Berdasarkan pengkategorian agenda tersebut, sudah sewajarnya apabila prioritas implementasi Kemitraan Komprehensif difokuskan pada agenda utama dan penting. Sebab kepentingan Indonesia lebih banyak pada dua agenda tersebut dibandingkan dengan agenda pendukung. Selain itu, bidang kerjasama yang termasuk agenda utama dan agenda pendukung pada dasarnya juga merupakan isu keamanan di kawasan Asia Pasifik, sehingga sudah sepatutnya Indonesia berperan proaktif dalam isu-isu itu.
Implementasi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat dari perspektif Indonesia hendaknya dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Sebab kemitraan tersebut merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas kerjasama dengan Amerika Serikat, termasuk dalam isu stabilitas keamanan kawasan. Pasang surut hubungan kedua negara di masa hendaknya tetap menjadi pelajaran, tetapi di sisi lain hal itu tidak menjadikan Indonesia terkesan ragu untuk meningkatkan kualitas kerjasama ke depan.
Meskipun dalam alam nyata ada ketimpangan dalam hubungan Indonesia-Amerika Serikat karena posisi tawar Amerika Serikat yang lebih kuat, akan tetapi bukan berarti Indonesia tidak mempunyai posisi tawar sama sekali terhadap Amerika Serikat. Posisi geografis Indonesia dan modalitas Indonesia dalam ASEAN merupakan dua posisi tawar yang alangkah bijaksana apabila dieksploitasi seoptimal mungkin. Termasuk dalam hal kerjasama di bidang Keamanan dan Kawasan yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas Indonesia (capacity building), khususnya kekuatan TNI Angkatan Laut. Singkatnya, Kemitraan Komprehensif harus memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan Indonesia di bidang pertahanan.
Penting untuk diingat bahwa sekarang Amerika Serikat membutuhkan banyak sekutu, kawan dan mitra di kawasan Asia Pasifik dalam rangka menghadapi kebangkitan militer Cina. Hal ini bisa dilihat dalam AUSMIN 2010 Joint Communique di Melbourne, Australia pada 8 November 2010 yang di antaranya menyangkut tentang perdamaian dan stabilitas, kebebasan bernavigasi, penghormatan terhadap hukum internasional dan penerapan aturan UNCLOS 1982 terkait dengan sengketa teritorial maritim di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Indonesia yang terletak pada posisi geopolitik yang strategis di kawasan tentu saja dibutuhkan pula oleh Amerika Serikat untuk dirangkul.
Peluang inilah yang semestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan nasional Indonesia. Meskipun Indonesia tidak tergolong sekutu dan kawan Amerika Serikat, namun peran Indonesia sebagai mitra Amerika Serikat guna menghadapi kebangkitan militer Cina sangat diharapkan dan dinanti-nantikan. Mengingat bahwa Indonesia menjalin pula kemitraan strategis dengan Cina, dibutuhkan kelihaian berdiplomasi dengan Amerika Serikat agar dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya dari Kemitraan Komprehensif. Di sinilah kecerdikan Indonesia untuk bermain di antara dua kekuatan besar yang saling berhadapan diperlukan.
4. Tantangan Implementasi
Implementasi Kemitraan Strategis Indonesia-Amerika Serikat membutuhkan kecerdikan, kecerdasan sekaligus kehati-hatian dari pihak Indonesia. Sebab bila tidak, dikhawatirkan kemitraan itu dalam pelaksanaannya di lapangan lebih banyak menguntungkan Amerika Serikat dibandingkan Indonesia, terlebih lagi posisi tawar Amerika Serikat lebih kuat. Dalam rangka mengimplementasikan Kemitraan Komprehensif, Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, modalitas. Indonesia harus mampu mengidentifikasi modalitas yang dimiliki dalam rangka mengembangkan kerjasama dengan Amerika Serikat. Khusus dalam isu keamanan maritim, modalitas yang telah dimiliki sesungguhnya banyak, sekarang tergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengeksploitasi kerjasama tersebut. Sebab dalam isu keamanan maritim, baik Indonesia maupun Amerika Serikat saling membutuhkan.
Kedua, penetapan prioritas. Dalam implementasi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat, Indonesia perlu menetapkan prioritas kerjasama, termasuk dalam bidang Keamanan dan Kawasan. Hal ini penting karena agenda-agenda kerjasama yang disepakati mempunyai kadar urgensi yang berbeda-beda antara satu sama lain. Seperti telah ditulis sebelumnya, penulis telah mencoba mengidentifikasi pengelompokkan masing-masing isu berdasarkan urgensi dan keterkaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia.
Ketiga, kesatuan sikap nasional. Indonesia perlu memiliki kesatuan sikap nasional dalam rangka implementasi Kemitraan Komprehensif. Terkait dengan hal tersebut, antar lembaga pemerintah terkait harus duduk satu meja dan mengedepankan kepentingan nasional, sebaliknya mengekang ego sektoral. Dalam isu kerjasama keamanan maritim, sudah sepantasnya TNI Angkatan Laut menjadi penjuru dalam kerjasama itu, terlebih lagi isu tersebut masuk dalam Defense Framework Agreement. Jelas sangat tidak tepat apabila ada lembaga sipil tertentu yang menjadi leading sector dalam isu keamanan maritim, sebab konteksnya adalah pertahanan.
Keempat, identifikasi rencana aksi. Sejumlah agenda kerjasama telah disepakati dalam Kemitraan Strategis, sehingga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengidentifikasi bagaimana mengimplementasikan agenda tersebut dalam bentuk rencana aksi sehingga bersifat operasional. Seperti pada isu keamanan maritim, materi apa yang saja yang akan diajukan oleh Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut, untuk diaksi lebih lanjut. Seperti diketahui, selama ini sudah terdapat sejumlah agenda kerjasama yang telah berjalan di bidang keamanan maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya antar Angkatan Laut, sehingga pasca disepakatinya Kemitraan Komprehensif perlu dikaji apakah materinya cukup pada yang sudah berjalan ataukah mengembangkan materi-materi baru di bidang tersebut.
5. Penutup
Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat lahir dalam kondisi lingkungan strategis Asia Pasifik yang semakin dinamis di bidang keamanan. Dalam kemitraan tersebut, sulit untuk dibantah bahwa agenda kerjasama yang disepakati, termasuk dalam bidang Keamanan dan Kawasan, merupakan turunan dari kepentingan nasional Amerika Serikat yang tercantum dalam U.S. National Security Strategy 2010. Pada sisi lain, agenda kerjasama itu juga merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bertemu dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
Dalam kondisi demikian, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi kemitraan tersebut. Tantangan itu terkait langsung dengan keuntungan apa yang bisa diraih oleh Indonesia dari Kemitraan Strategis. Kemampuan Indonesia mengatasi sejumlah tantangan itu akan menentukan seberapa besar keuntungan yang bisa diraih dari kemitraan dengan kekuatan utama di dunia dan kawasan Asia Pasifik itu.
[1]. Lihat, United States National Security Strategy, May 2010, hal.17
[1]. Ibid, hal.19-24
[1]. Ibid, hal.42
[1]. Ibid
[1]. Ibid
[1]. Ibid, hal.44
[1]. Lihat, http://dfat.gov.au/geo/us/ausmin/AUSMIN-Joint-Communique.pdf
