PENEMPATAN MARINIR AMERIKA SERIKAT DI AUSTRALIA: SUATU TINJAUAN

Oleh: Alman Helvas Ali

1. Pendahuluan 

Pada tanggal 16 November 2011, Perdana Menteri Australia Julia Gillard bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan kesepakatan kedua pemimpin mengenai penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat di Barak Robertson, Darwin, Australia. Untuk tahap awal, akan mulai ditempatkan 250 personel Marinir mulai 2012 yang setiap rotasi penempatan berjangka waktu enam bulan. Kesepakatan yang diumumkan di Canberra saat kunjungan Presiden Amerika Serikat itu langsung memunculkan berbagai respon di kawasan Asia Pasifik. Terlebih lagi, pertemuan kedua pemimpin tersebut berlangsung hanya sehari sebelum berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan East Asia Summit (EAS) di Bali yang juga dihadiri oleh keduanya.

Banyak kalangan berpendapat bahwa keputusan menempatkan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat di Barak Robertson, Darwin merupakan bagian dari kebijakan Amerika Serikat menghadapi kebangkitan Cina. Sebagaimana diketahui, dalam EAS yang berlangsung di Bali diwarnai oleh perbedaan tajam antara Amerika Serikat dan Cina mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Terlebih lagi pengumuman kesepakatan Amerika Serikat-Australia yang mendahului penyelenggaraan EAS membuat Cina semakin curiga terhadap niat kedua negara dalam kaitannya dengan sengketa di Laut Cina Selatan yang hingga kini penyelesaiannya berjalan cukup lambat.

Keputusan penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat itu memunculkan pula beragam reaksi di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia merespon penempatan tersebut secara hati-hati dan tidak reaktif, namun tidak dapat dipungkiri pula adanya reaksi keras dari beberapa kalangan di Indonesia yang memandang hal tersebut membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Sebagian kalangan di Indonesia masih memiliki memori yang kuat tentang peran militer Australia dalam kasus Timor Timur 1999 yang berpangkalan aju di Darwin dan kini perhatian mendalam diberikan terhadap kemungkinan aksi serupa di wilayah Papua yang hingga kini masih bergolak.

Terkait hal tersebut, tulisan ini akan mengulas secara mendalam mengenai latar belakang penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat di Darwin berikut implikasinya terhadap arsitektur keamanan kawasan Asia Pasifik. Tidak luput pula diulas tentang implikasinya terhadap kepentingan nasional Indonesia yang bukan saja menyangkut keutuhan wilayah, tetapi pula tentang perairan yurisdiksi Indonesia yang menjadi perlintasan kapal perang Amerika Serikat dalam penyebaran kekuatan ke Asia Tenggara dan Asia Timur dari Australia dan sebaliknya.

2. Kontinuitas Kebijakan 

Kesepakatan para pemimpin Australia dan Amerika Serikat mengenai penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat di Darwin, perlu dicermati secara komprehensif. Kebijakan penempatan 2.500 Marinir Amerika Serikat di Darwin oleh administrasi Presiden Barack Obama pada dasarnya memiliki benang merah dengan kebijakan pada masa administrasi Presiden George W. Bush, Jr. Dengan kata lain, terdapat kontinuitas kebijakan pertahanan antara dua presiden yang berbeda partai tersebut.

Saat mulai memerintah Amerika Serikat pada Januari 2001, Presiden George W. Bush, Jr, telah memiliki agenda agresif untuk melakukan transformasi pertahanan.[i] Untuk melaksanakan agenda itu, Donald Rumsfeld ditunjuk menjadi orang nomor satu di Pentagon dengan tugas melakukan transformasi terhadap Departemen Pertahanan guna menghadapi tantangan-tantangan di abad ke-21.[ii] Transformasi tersebut dipandang strategis dan mendesak karena telah terjadi perubahan lanskap strategis di mana postur pertahanan Amerika Serikat yang masih berbasis pada pendekatan era Perang Dingin dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika strategis yang terjadi.

Salah satu pemikiran Rumsfeld tentang transformasi pertahanan adalah efektivitas militer tidak lagi dilihat dari jumlah pasukan dan platform senjata, melainkan dilihat dari kemampuan-kemampuan, berupa kecepatan, stealth, jangkauan, pengetahuan, presisi dan lethality.[iii] Berdasarkan hal tersebut, perencanaan pertahanan Amerika Serikat harus ditempatkan pada berkurangnya penekanan pada jumlah pasukan yang disebarkan di garis depan dan penekanan kuat pada efek-efek yang ingin dicapai secara cepat.[iv]

Dengan latar belakang seperti itu, pada 2001 tidak lama setelah serangan 11 September di Washington, DC, dan New York, Rumsfeld menggagas Global Posture Defense Review.[v] Gagasan itu adalah suatu penilaian ulang yang komprehensif dan berdasarkan pada strategi terhadap ukuran kekuatan, lokasi, jenis dan kemampuan pasukan Amerika Serikat yang disebarkan di garis depan.[vi] Dalam Global Posture Defense Review, terdapat tiga isu utama penyesuaian penyebaran militer Amerika Serikat, yaitu (i) penyesuaian kehadiran di Eropa dengan bergeser dari struktur warisan Perang Dingin, (ii) menata ulang postur di Pasifik dengan penekanan pada kemampuan-kemampuan kunci untuk memastikan sekutu lebih efektif, dissuade pesaing potensial, menangkal aggressor dan mengalahkan musuh bila diperlukan, dan (iii) mengembangkan fleksibilitas operasional dan keragaman dalam pilihan yang dibutuhkan guna menghadapi ketidakpastian di arc of instability (kawasan luas dari Afrika Utara ke Timur Tengah dan Asia Selatan hingga Asia Tenggara).[vii]

Di kawasan Asia Pasifik, salah satu sekutu Amerika Serikat adalah Australia yang sejak era Perang Dingin telah menjadi tuan rumah bagi sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat, khususnya yang terkait dengan intelijen dan pengamatan. Di negeri itu, terdapat fasilitas mata-mata Amerika Serikat yang terletak di Pine Gap dan Exmouth yang masih beroperasi hingga sekarang. Selain itu, pangkalan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Australia juga selalu terbuka untuk diakses oleh Amerika Serikat.

Terkait dengan Global Posture Defense Review, dalam komunike AUSMIN (Australia-United States Ministerial Consultations) 2004, disepakati bahwa kedua negara sepakat untuk mengembangkan Joint Combined Training Centre, di samping kesepakatan bahwa fasilitas latihan di Kawasan Latihan Shoalwater Bay, Queensland dan Kawasan Latihan Bradshaw serta Delamare Air Weapon Range di Northern Territory akan dikembangkan lebih  lanjut dan dihubungkan dengan fasilitas-fasilitas Amerika Serikat.[viii] Dalam komunike itu juga disebutkan bahwa Joint Combined Training Centre akan membantu mengembangkan berbagai kapabilitas militer Amerika Serikat-Australia, termasuk kemampuan tempur, pemeliharaan perdamaian dan operasi kemanusiaan.[ix]

Menindaklanjuti kesepakatan tentang fasilitas latihan itu, pada September 2005 Panglima Komando Pasifik Amerika Serikat Laksamana William Fallon berkunjung ke Australia. Dalam kunjungan itu, Laksamana Fallon di antaranya membahas lebih lanjut dengan mitranya di Australia tentang penggunaan fasilitas militer Australia yang telah disepakati sebelumnya. Sebelumnya pada 12-27 Juni 2005, beberapa fasilitas militer Australia seperti Shoalwater Bay telah dipergunakan sebagai tempat latihan bersama Amerika Serikat-Australia yang dikenal sebagai Talisman Saber/Sabre. Talisman Saber 2005 merupakan latihan bersama yang pertama kalinya menggunakan sandi tersebut dan selanjutnya latihan itu diadakan setiap dua tahun sekali di Australia.

Talisman Saber merupakan latihan bersama berskala besar, yang mana pada setiap latihan minimal melibatkan sekitar 10.000 personel militer Amerika Serikat dan dalam jumlah yang hampir sama dari Australia. Kemampuan-kemampuan yang diuji dalam latihan itu bukan saja pada manuver di darat, tetapi juga manuver di laut dan udara. Area latihan Talisman Saber saat ini mencakup pula fasilitas latihan yang terdapat di Northern Territory. Dengan kata lain, kehadiran militer Amerika Serikat dalam jumlah besar di Australia sebenarnya merupakan hal yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, meskipun bersifat temporer.

Kebijakan Global Force Posture Review yang digagas oleh Rumsfeld kemudian dilanjutkan oleh Robert Gates selaku Menteri Pertahanan. Dikaitkan dengan Australia, dalam AUSMIN 2010 pada 8 November 2010 yang antara lain dihadiri oleh Gates dan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith, dinyatakan bahwa, “Australia welcomed the US Global Force Posture Review…Australia and United States resolved to work collaboratively of their force structures in the Asia Pacific…”.[x]

Pada AUSMIN 2011 di San Francisco pada 15 September 2011 di mana Amerika Serikat antara lain diwakili oleh Menteri Pertahanan Leon Panetta, terdapat tindak lanjut dari AUSMIN 2011 tentang Global Force Posture Review. Dalam Komunike AUSMIN 2011, khususnya tentang Struktur Kekuatan dinyatakan sebagai berikut:

  • Option for increased U.S. access to Australian training, exercise and test range;
  • The prepositioning of U.S equipment in Australia;
  • Options for greater use by the United States of Australian facilities and ports; and
  • Options for joint and combined activities in the region

Mengacu pada dua Komunike AUSMIN dalam dua tahun terakhir, sebenarnya kesepakatan antara Presiden Obama dan Perdana Menteri Gillard pada 16 November 2011 bukan suatu hal yang mengejutkan. Penempatan 2.500 personel Marinir yang akan diawali oleh 250 personel terlebih dahulu, secara garis besar kerangkanya telah tercantum dalam Komunike AUSMIN 2011. Kesepakatan pemimpin kedua negara tersebut pada dasarnya hanya merupakan implementasi dari kesepakatan yang tercapai pada tingkat Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.

3. Pertimbangan Strategis 

Rencana penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat di Barak Robertson, Darwin tentu saja didasari oleh pertimbangan-pertimbangan strategis.

Menurut hemat penulis, dari perspektif kepentingan Amerika Serikat, rencana itu dapat dipastikan bukan untuk menghadapi “ketidakstabilan lokal” di sekitar Darwin, tetapi guna merespon “ketidakstabilan kawasan”. Kalau hanya untuk merespon “ketidakstabilan lokal”, opsi lain yang lebih ekonomis dan efektif masih tersedia, misalnya kehadiran Expeditionary Strike Group maupun Amphibious Ready Group yang bersifat mobil dan fleksibel.

Lalu apa yang dimaksud dengan “ketidakstabilan kawasan”? Amerika Serikat dewasa ini tengah disibukkan dengan kebangkitan Cina yang dipersepsikan dapat mengancam kepentingan nasionalnya. Bagi negeri itu, kebangkitan Cina merupakan tantangan dan ancaman terhadap hegemoninya di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dunia Kedua.

Mengacu pada US National Security Strategy 2010, terdapat empat kepentingan nasional abadi Amerika Serikat, yaitu keamanan, kesejahteraan, nilai-nilai dan tata internasional.[xi] Menyangkut kepentingan nasional pertama yaitu keamanan, mencakup keamanan Amerika Serikat, warga negaranya dan sekutu dan mitra Amerika Serikat.[xii] Dikaitkan dengan Cina, dalam dokumen itu dinyatakan bahwa, “kami akan memantau program modernisasi militer Cina dan bersiap secara patut untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, regional dan global, tidak terpengaruh secara negatif”.[xiii]

Berdasarkan hal tersebut, secara tersurat Amerika Serikat secara resmi tidak memandang Cina sebagai ancaman nyata terhadapnya saat ini. Hal itu diperkuat oleh penegasan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang menolak pandangan bahwa kemajuan Cina adalah ancaman terhadap Amerika Serikat dan sebaliknya Amerika Serikat berupaya membendung pertumbuhan Cina.[xiv] Akan tetapi bila dicermati kembali, secara tersirat US National Security Strategy 2010 mewaspadai program modernisasi militer Cina yang dipandang potensial mengancam kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.

Kebangkitan Cina bersamaan waktunya dengan perang di Afghanistan dan Irak yang digelar Amerika Serikat sejak 2001 dan 2003. Seiring dengan berjalannya waktu, perang itu memakan sumberdaya nasional yang tidak sedikit, baik manusia maupun material, yang pada akhirnya membuat perang tersebut menjadi tidak populer di mata rakyat Amerika Serikat sendiri. Perang di kedua negara menjadi warisan yang harus diterima oleh administrasi Presiden Obama dan pilihan paling logis yang tersedia adalah menarik mundur militer Amerika Serikat dari kedua negara itu seiring krisis ekonomi yang mendera Amerika Serikat sejak 2008.

Oleh sebab itu, sejak 2009 pemerintah Amerika Serikat mulai menyusun rencana penarikan diri dari Afghanistan dan Irak. Pada akhir 2011, sebagian besar kekuatan militer Amerika Serikat ditarik dari Irak, kecuali 8.000 personel militer yang akan tetapi berada di Irak berdasarkan perjanjian antara pemerintah Irak dan Amerika Serikat.[xv] Sedangkan untuk Afghanistan, direncanakan pada akhir 2014 sebagian besar pasukan Amerika Serikat akan ditarik pula, kecuali sejumlah kekuatan pasukan yang jumlahnya hingga kini masih dirundingkan oleh pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat.[xvi]

Merespon rencana penarikan besar-besaran militer Amerika Serikat dari kedua negara, pemerintah Amerika Serikat kembali melirik kawasan Asia Pasifik yang pasca Perang Dingin terkesan kurang diperhatikan oleh kebijakan negara itu. Penguatan kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik merupakan kebijakan nasional pasca perang di Afghanistan dan Irak. Terdapat beberapa alasan mengapa Amerika Serikat merasa perlu untuk memperkuat kembali kehadirannya di kawasan ini.

Pertama, politik. Amerika Serikat senantiasa memproklamasikan diri sebagai kekuatan Atlantik dan Pasifik sekaligus. Proklamasi itu secara geografis tidak dapat dibantah, sebab merupakan fakta bahwa pantai timur Amerika Serikat berhadapan langsung dengan Samudera Atlantik, sedangkan pantai barat negeri itu berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik.a

Keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Pasifik dimulai setelah negara itu berhasil merebut Filipina dari Spanyol pada 1898. Perang Pasifik yang dikobarkan oleh Jepang yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua makin memperkuat kehadiran dan pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat terlibat konfrontasi militer dengan Cina di Semenanjung Korea dan Selat Taiwan dan dengan Vietnam Utara di Vietnam, di mana dalam dua konfrontasi itu Amerika Serikat menghadapi tantangan yang sangat berat dari aspek militer. Bahkan khusus untuk di Vietnam, Amerika Serikat mengalami kekalahan politik dan militer.

Dalam konteks kekinian, Amerika Serikat setidaknya menghadapi dua isu politik yang menantang di kawasan Pasifik, yaitu kebangkitan Cina dan Semenanjung Korea. Khusus untuk kebangkitan Cina, perkembangan itu dipandang sebagai anti tesis terhadap hegemoni Amerika Serikat di kawasan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Adapun Korea Utara sulit untuk diharapkan patuh pada kemauan Amerika Serikat meskipun negara itu telah dijatuhkan sejumlah sanksi atas tuduhan pengembangan senjata nuklir.

Kedua, ekonomi. Motor pertumbuhan dan penggerak ekonomi dunia kini telah beralih dari sisi Atlantik ke sisi Pasifik. Negara-negara di kawasan Pasifik sekarang menikmati pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan di tengah kemuraman ekonomi kawasan Atlantik akibat krisis ekonomi. Amerika Serikat sejak 2008 mengalami sejumlah masalah ekonomi yang berakar pada salah kelola ekonomi, begitu pula Eropa sejak 2010 menghadapi krisis zona Euro yang hingga saat ini masih terus terjadi.

Agar Amerika Serikat bisa keluar dari krisis yang membelitnya, salah satu cara adalah meningkat ekspor guna membuka lapangan kerja di dalam negeri di tengah angka penggangguran yang berkisar sembilan persen pada 2011. Perekonomian kawasan Pasifik yang terus tumbuh di tengah krisis kawasan Atlantik membuat Amerika Serikat melirik kawasan ini sebagai andalan guna mengeluarkan negaranya dari krisis berkepanjangan. Oleh karena itu, tidak aneh bila Amerika Serikat gencar mendorong pasar terbuka dan perdagangan bebas di kawasan Pasifik agar ekonomi Amerika Serikat memperoleh akses pasar tanpa halangan.

Dengan kata lain, kawasan Pasifik dipandang sebagai pasar yang besar bagi ekonomi Amerika Serikat. Namun demikian, kenyataannya pasar itu belum terbuka bebas, karena ada beberapa negara yang mengatur dengan ketat akses ekonominya terhadap penetrasi Amerika Serikat. Misalnya Cina yang berpenduduk lebih dari 1 milyar hingga sekarang terus mengendalikan nilai tukar Yuan terhadap dollar Amerika Serikat. Selain itu, perekonomian Cina yang terus tumbuh juga menjadi pesaing berat Amerika Serikat untuk merebut pasar negara-negara lain di kawasan Pasifik.

Ketiga, militer. Dari aspek militer, tantangan dan ancaman yang kini dihadapi oleh Amerika Serikat di kawasan Pasifik berasal dari Cina dan Korea Utara. Tentang hal ini tidak perlu dibahas lebih lanjut, karena sudah menjadi pengetahuan umum. Namun ada satu aspek yang tidak boleh dilewatkan pula, yaitu interaksi perdagangan pertahanan (defense trade), di mana sebagian negara di kawasan sekarang telah menjadi konsumen sistem senjata buatan Cina dan Rusia. Perkembangan menandakan meningkatnya pengaruh politik, ekonomi dan militer kedua negara terhadap negara-negara yang pada dekade sebelumnya dikenal sebagai pemakai sistem senjata buatan Amerika Serikat, misalnya Indonesia dan Malaysia.

Dikaitkan dengan rencana penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat di Darwin, dinamika politik dan keamanan di kawasan Pasifik sangat terkait dengan latar belakang yang mendorong kebijakan tersebut. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan Cina, termasuk di bidang militer, menjadi salah satu faktor pendorong pemikiran penempatan Marinir di Darwin. Namun demikian, masih terdapat satu pertanyaan krusial yaitu bagaimana kaitan antara penempatan tersebut dengan sengketa Laut Cina Selatan?

Terdapat tiga parameter penting bagi Amerika Serikat untuk menempatkan kekuatan militernya pada suatu negara. Yaitu akses politik, akses geografis dan akses operasional.[xvii] Apabila ketiga parameter itu dikaitan dengan penempatan 2.500 personel Marinir di Darwin, maka hanya akses geografis yang menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak yang peduli dengan isu ini. Sebab secara geografis Darwin terletak jauh dari Laut Cina Selatan dibandingkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Sasebo dan Okinawa, Jepang dan Singapura.

Namun demikian, perlu diperhatikan kembali sejumlah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Australia dalam Komunike AUSMIN 2011. Di antara butir penting dalam komunikasi itu adalah opsi untuk peningkatan akses Amerika Serikat terhadap fasilitas pelatihan, latihan dan lapangan uji milik Australia, penempatan perlengkapan militer Amerika Serikat di Australia dan opsi untuk penggunaan lebih  luas terhadap fasilitas-fasilitas dan pelabuhan Australia oleh Amerika Serikat.

Dalam konteks itu, posisi Darwin nampaknya difungsikan oleh Amerika Serikat sebagai garis belakang menghadapi Cina di Laut Cina Selatan. Karena sebenarnya kekuatan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Australia bukan semata 2.500 personel Marinir, tetapi juga logistik dan akses yang lebih besar bagi kapal perang dan pesawat udara Amerika Serikat. Dengan demikian, sebaiknya jumlah kekuatan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Australia harus dilihat secara keseluruhan dan tidak hanya terfokus pada 2.500 personel Marinir. Kalau semata hanya dilihat dari kehadiran personel Marinir, maka jumlah itu tidak akan sesuai dengan area pelibatan di Laut Cina Selatan.

Singkatnya, gambaran besar dari Komunike AUSMIN 2011 pada 15 September 2011 dan kesepakatan antara Presiden Obama dan Perdana Menteri Gillard pada 16 November 2011 adalah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia dalam rangka merespon dinamika keamanan kawasan Asia Pasifik, khususnya sengketa Laut Cina Selatan. Dari kacamata seperti inilah hendaknya isu penempatan 2.500 personel Marinir dilihat. Dalam bingkai yang lebih besar lagi, semua itu merupakan upaya Amerika Serikat untuk memperkuat kembali kehadirannya di kawasan Asia Pasifik.

4. Implikasi Terhadap Indonesia 

Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Australia secara langsung maupun tidak langsung akan terkena implikasi peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia. Implikasi tersebut lebih banyak yang bersifat eksternal, dalam arti hubungan Indonesia dengan pihak lain, daripada internal seperti persoalan Papua. Tanpa mengabaikan vitalnya isu Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia faktor pendorong utamanya bukan karena isu tersebut. Adapun implikasi tersebut mencakup sebagai berikut.

Pertama, politik. Peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia akan memperkuat upaya-upaya negeri itu pada ranah diplomatik di kawasan terkait kepentingannya terhadap Laut Cina Selatan. Sebagaimana ditulis oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, fokus Amerika Serikat terhadap kawasan Pasifik pasca Perang Afghanistan dan Irak akan diikuti oleh komitmen berkelanjutan terhadap forward deploy diplomacy.[xviii] Dengan kata lain, Amerika Serikat akan meningkatkan diplomasinya di kawasan dalam rangka mengamankan kepentingannya, khususnya terkait dengan Laut Cina Selatan.

Selain secara bilateral, dapat dipastikan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan perannya pada forum multilateral kawasan seperti ASEAN Regional Forum (ARF), EAS dan lain sebagainya. Melalui forum-forum itu, Amerika Serikat berupaya untuk memasukkan agendanya agar menjadi agenda bersama kawasan. Mengingat bahwa Cina juga terlibat dalam forum-forum multilateral itu, bisa diprediksi bahwa akan senantiasa terjadi pertarungan kepentingan antara Amerika Serikat dan Cina.

Hal itu akan memberikan implikasi tersendiri terhadap Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN. Meskipun Indonesia senantiasa menyerukan cara-cara damai dalam mencari solusi terhadap sengketa Laut Cina Selatan, akan tetapi secara politik bargaining power Indonesia terhadap Cina maupun Amerika Serikat tidak signifikan. Penting untuk dipahami bahwa sengketa di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan apabila Cina mau bersikap akomodatif dan kompromistis terhadap negara-negara pengklaim lainnya dan Amerika Serikat yang mau menjaga sikap di Laut Cina Selatan. Selama Amerika Serikat belum bisa menjaga sikap di perairan itu, sulit mengharapkan Cina untuk mau bersikap akomodatif dan kompromistis.

Dikaitkan dengan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia, langkah demikian sampai pada tingkatan tertentu akan berpengaruh negatif terhadap upaya menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan secara damai. Sebab manuver itu  dapat dipandang oleh Cina sebagai upaya berikutnya dari Amerika Serikat untuk merespon kebangkitannya sebagai aktor global baru. Situasi demikian juga akan semakin menempatkan Indonesia sebagai ajang perebutan pengaruh dua kekuatan besar yang tengah berebut pengaruh itu, suatu keadaan yang tidak menguntungkan apabila Indonesia tidak cerdik dan teliti dalam membaca peluang yang tersedia. Pilihan yang tersedia bagi Indonesia cuma dua, yaitu menjadi korban di antara dua gajah yang tengah bertarung ataukah cukup cerdik memanfaatkan situasi guna mengamankan kepentingan nasionalnya.

Kedua, militer. Peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia akan membuat aktivitas militer yang melintasi wilayah laut dan udara Indonesia juga meningkat. Hal itu berkonsekuensi pada meningkatnya tantangan untuk menjaga ruang wilayah laut Indonesia khususnya semakin berat, terlebih lagi hal itu secara tidak langsung akan terkait dengan penegasan tuntutan Amerika Serikat (dan Australia) terhadap penetapan ALKI timur-barat.

Kegiatan latihan rutin antara Amerika Serikat-Australia seperti dalam Talisman Saber selalu didasarkan pada suatu skenario yang realistis pada suatu negara fiktif. Jenis-jenis latihan yang diujikan dalam latihan bersama kedua negara selain berupa jenis-jenis operasi konvensional seperti pertempuran darat, laut, udara, elektronika dan cyber, pula menguji skenario intervensi ke suatu negara fiktif yang tengah dilanda chaos akibat konflik politik internal dan bencana alam. Untuk skenario yang terakhir, peran besar dimainkan oleh Marinir dan Angkatan Darat sebab mereka diterjunkan untuk merebut dan menduduki suatu wilayah daratan yang telah ditetapkan.

Menyangkut implikasinya terhadap Indonesia, peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia, termasuk rencana penempatan 2.500 personel Marinir, secara tidak langsung kekuatan itu dapat pula disebarkan dan dikerahkan untuk merespon kontinjensi regional. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu flash point kontinjensi regional apabila keamanan nasional tidak dikelola dengan baik. Namun demikian, kontinjensi regional tersebut dalam konteks Indonesia hendaknya tidak dipersempit pada wilayah Papua saja. Sebab masih terdapat sejumlah wilayah Indonesia lainnya yang berpotensi pula menjadi ajang konflik.

Implikasi secara politik maupun militer yang berpotensi negatif terhadap Indonesia terkait dengan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia tentu saja sejak dini hendaknya diminimalisasi oleh Indonesia. Secara bilateral, Indonesia sebenarnya dapat memanfaatkan The Indonesia-US Comprehensive Partnership dan The Lombok Agreement sebagai cara untuk meminimalisasi potensi negatif tersebut. Adapun secara multilateral, Indonesia melalui ASEAN dapat memanfaatkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang telah ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Australia.

5. Penutup 

Rencana penempatan 2.500 personel Marinir Amerika Serikat di Darwin hendaknya dilihat dalam suatu bingkai besar, yaitu kesepakatan Amerika Serikat dan Australia dalam AUSMIN 2011 mengenai peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara, khususnya tentang struktur kekuatan. Peningkatan kerjasama pertahanan Amerika Serikat-Australia merupakan respon terhadap dinamika di kawasan Asia Pasifik, terlebih lagi ketika kebijakan Amerika Serikat kini dan ke depan akan terfokus ke kawasan ini pasca penarikan diri dari Afghanistan dan Irak. Tidak dapat dipungkiri bahwa perhatian besar kedua negara terhadap dinamika kawasan adalah kebangkitan Cina yang dipandang menjadi tantangan dan ancaman bagi keduanya, khususnya Amerika Serikat.

Letak Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia serta mempunyai dinamika pasang surut dalam hubungan kedua negara, membuat rencana penempatan 2.500 personel Marinir mendapat perhatian khusus. Tanpa mengabaikan vitalnya Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia sebenarnya bukan ditujukan untuk merespon dinamika yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu dalam beberapa bulan terakhir. Yang lebih penting untuk dicermati adalah implikasi peningkatan kehadiran itu terhadap Indonesia dalam arti luas dan tidak semata-mata dibatasi pada isu Papua saja. Dengan memahami kemungkinan implikasi yang terjadi, dapat dirancang pula instrumen yang dapat digunakan untuk meminimalisasi dampak negatif dari implikasi itu.

[i]. Lihat, Henry, Ryan, “Transforming the U.S. Global Posture Defense”, dalam Lord, Carness (et.al), Reposturing the Force: U.S. Overseas Presence in the Twenty First Century, Naval War College Newport Papers 26. Newport, Rhode Island: Naval War College Press, 2006, hal.34
[ii]. Ibid
[iii]. Ibid, hal.35
[iv]. Ibid
[v]. Ibid, hal.38
[vi]. Ibid
[vii]. Ibid
[viii]. Lihat, AUSMIN 2004 Joint Communique
[ix]. Ibid
[x]. Lihat, AUSMIN 2010 Joint Communique
[xi]. Lihat, The White House,  U.S. National Security Strategy, May 2010, hal.17
[xii]. Ibid
[xiii]. Ibid, hal.43
[xiv]. Lihat, Clinton, Hillary, “America’s Pacific Century”, Foreign Affairs, November 2011
[xv].Lihat,http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204319004577084543404955550.html?mod=googlenews_wsj, diakses pada 8 Desember 2011 pukul 13.14 WIB
[xvi]. Lihat, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8712701/US-troops-may-stay-in-Afghanistan-until-2024.html, diakses pada 8 Desember 2011 pukul 13.17 WIB
[xvii]. Lihat, Henry, Ryan, hal.41
[xviii]. Lihat, Clinton, Hillary, Op.cit

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap