1. Pendahuluan
Timor Timur kembali bergolak menyusul pemecatan 591 personel militernya. Pergolakan kali ini tak dapat ditangani oleh pemerintah Timor Timur dan pada akhirnya mereka mengundang masuknya pasukan multinasional yang didominasi oleh Australia. Dengan sandi Operation Astute, sejak 25 Mei 2006 Australia mengerahkan sekitar 3000 personelnya ke negara miskin itu di bawah komando Brigadier Michael Slater, Komandan Brigade Ke-3 AD Australia yang bermarkas di Townsville, Queensland.
Pengerahan militerAustraliake Timor Timur, secara langsung ataupun tak langsung, pasti akan mempunyai dampak politik maupun militer bagiIndonesia. Naskah ini difokuskan pada pelajaran apa yang bisa dipetik bagiIndonesia, khususnya Angkatan Laut, terkait dengan pengerahan tersebut.
2. Kepentingan Nasional
Apabila ditinjau dari aspek politik, pengerahanmiliter Australia ke Timor Timur tak lepas dari aspirasi politik negeri untuk senantiasa berfungsi sebagai Deputi Sheriff Amerika Serikat yang bertugas menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Seperti dituangkan dalam Defence Update 2005, “…the alliance with the United States confers major strategic, political and economic benefits on Australia”.
Adapun faktor pendorong pengerahan ke Timor Timur adalah mempertahankan kepentingan nasional Australia, yaitu secure Australia in secure region. Amerika Serikat memberikan dukungan politik dan operasional atas pengerahan tersebut. Secara politik, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Sean McCormack pada 25 Mei 2006 dalam press statement menyatakan,”… We welcome Australia’s timely and decisive response to this crisis. …We appreciate the leading role being played by Australia and encourage all troop contributing nations to coordinate their activities closely”.
Adapun dukungan operasionalnya antara lain berbentuk peminjaman dua unit pesawat angkut C-17 dari Komando Pasifik AS kepada Australiauntuk membantu jembatan udara dari Australiake Timor Timur. Seperti diketahui, kemampuan jembatan udara Australiamengandalkan pada 24 unit C-130 Hercules, sementara pada saat yang sama Australiatelah mendeploy kekuatan militernya keAfghanistan, Irak dan Kepulauan Solomon.
Ditinjau dari kepentingan nasional Australia, kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya yang tidak stabil dapat mengancam kepentingan nasionalnya. Apabila hal tersebut dibawa dalam konteks Indonesia, kawasan Indonesia Timur yang mengalami intra state conflict seperti Poso, Maluku dan Papua berpeluang besar mengundang masuknya militerAustralia berikutnya. Lebih khusus lagi Papua, di mana diduga kuatAustralia sendiri turut bermain dalam konflik di wilayah tersebut.
3. Perencanaan Militer
Dari aspek operasional militer, jangka waktu dari dikeluarkannya permintaan bantuan keamanan dari pemerintah Timor Timur pada 25 Mei 2006 kepadaAustraliahingga pengerahan militerAustraliakurang dari 24 jam. Hal ini menunjukkan tingginya kesiapsiagaan militerAustraliauntuk mengantisipasi konflik di Timor Timur. Menurut informasi yang didapat, persiapan pengerahan militerAustraliaadalah sekitar tiga minggu atau ketika situasi keamanan di Timor Timur mulai memburuk pada akhir April.
Sebagai ilustrasi, sampai dengan 27 Mei 2006 terdapat lima kapal perang Australia yang telah berada di perairan sekitar Dili, yaitu fregat HMAS Adelaide, landing platform amphibious (LPA) HMAS Kanimbla dan HMAS Manoora, landing craft heavy (LCH) HMAS Balikpapan dan auxiliary oiler replenishment (LSH) HMAS Success. Pada 28 Mei 2006, merapat landing ship heavy (LSH) HMAS Tobruk di pelabuhan Dili, sementara HMAS Adelaide dan HMAS Success kembali keAustralia.
Dari situ dapat dipetik beberapa hal, di antaranya menyangkut perencanaan militer. Dalam Defence Update 2005, dinyatakan bahwa Australia telah dan akan terus membangun kekuatan militer yang joint, balanced, networked and deployable. Perencanaan militer Australia sudah pasti disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Karena satu di antara kepentingan nasional adalah secure Australia in secure region, maka dalam perencanaan militernya, kekuatan yang dibangun harus dapat dikerahkan ke kawasan yang dinilai vital bagi kepentingan nasional tersebut.
Memperhatikan karakteristik keamanan kawasan, kawasan yang dinilai tidak stabil antara lain Indonesia (bagian timur), Timor Timur, Papua Nugini dan beberapa negara kecil di Pasifik Barat Daya. Oleh karena itu, perencanaan militer Australia memplot kawasan tersebut sebagai flashpoint atau hot spot. Menyesuaikan dengan hal tersebut, maka materi latihan, perlengkapan dan profesionalisme militer Australia saat ini disesuaikan dengan kondisi alam di mana kekuatan itu akan dikerahkan.
