Oleh: Budiman Djoko Said
1. Pendahuluan
Dengan status sebagai negara kepulauan, memberikan pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Hal itu cukup beralasan mengingat definisi maritim[i] kurang lebih mencakup suatu substansi kehidupan yang dekat atau dalam atau berhubungan atau berbatasan dengan wilayah perairan yang dapat dilayari, termasuk di dalamnya infrastruktur, manusia, angkutan, kehidupan, perdagangan, hiburan dan kapal-kapalnya.
Substansi itu sangat luas serta mengikat kumpulan komoditas yang sangat mahal, menjadikan definisi maritim perlu dipayungi dan dibina dalam kegiatan untuk mengamankannya. Oleh karena itu dibutuhkan Strategi Keamanan Maritim yang akan berhasil apabila diikuti pemahaman yang kuat tentang maritime domain awareness (MDA). Produk MDA adalah tampilan informasi setiap entitas yang bergerak mendekati perbatasan suatu negara.
Sementara itu, keamanan nasional adalah suatu produk kegiatan yang dinamakan strategi keamanan nasional. Strategi keamanan nasional sangat penting dalam konsep suatu negara, mengingat terjamin tidaknya tujuan kepentingan nasional akan sangat tergantung kepada strategi ini. Kepentingan nasional[ii] dan tujuannya menjadi ciri-ciri suatu visi negara bangsa. Nuchterlein membagi-bagi kategori kepentingan nasional dalam empat yakni vital, penting (important), humanitarian dan kepentingan lainnya untuk memudahkan terciptanya keputusan nasional.
Pantaslah Huntington selalu menyebutkan bahwa arsitektur pengambilan keputusan nasional selalu diawali dengan membangun kepentingan nasional terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan substansi strategi keamanan nasional dan selanjutnya dengan struktur strategi-strategi nasional dibawahnya yang paralel mendukung strategi keamanan nasional. Substansi itu merupakan tugas setiap kepala negara untuk membangunnya disetiap awal pemerintahan.
Perlu dicatat, bahwa setiap negara bangsa memiliki dasar, yaitu kepentingan mendasar yang menggarisbawahi perilaku bangsa. Kepentingan mendasar ini dikenal sebagai kepentingan nasional.[iii] Meskipun masing-masing negara bisa saja berbeda substansi kepentingan nasionalnya, umumnya tidak akan berbeda jauh satu sama lain.Biasanya dibagi dalam tiga kepentingan (core interest), pertama vital, kedua penting dan ketiga humanitarian serta lain-lainnya dan tiga kategori kepentingan umum.
Kategori tersebut adalah pertama, melindungi segenap rakyatnya di mana saja. Kedua,mempertahankan kedaulatannya, baik nilai bangsa dan institusinya. Ketiga, mempromosikan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.[iv] Nuchterlein memperjelas konsep ini dalam format matrik baris (elemen kategori kepentingan umum) dan kolom (elemen kepentingan utama).
2. Mengadopsi Kepentingan Nasional di, dan atau Melalui Laut
Mencari keterkaitan antara kepentingan nasional di,dan atau melalui laut dengan keamanan maritim dapat dilakukan dengan mempertanyakan apakah kepentingan nasional di, dan atau melalui laut identik atau menjadi subordinasi atau sub-himpunan keamanan maritim atau sebaliknya. Jawabannya akan tergantung “kebijakan” pemerintah yang terstruktur dan serius dalam arsitektur visi ataupun strategi nasionalnya. Suatu negara akan maju kalau memiliki pendapatan setinggi mungkin untuk dibelanjakan, artinya carilah pendapatan sebanyak-banyaknya dan mengurangi pengeluaran atau pemborosan semaksimal mungkin.
Dengan kata lain, isu ekonomi menjadi prioritas utama. Berasumsi bahwa Indonesia akan membangun bangsa dan negara melalui perekonomiannya, dengan mengikuti Keynesian Model, hampir semua variabel pendapatan negara akan dilakukan melalui kegiatan maritim. Ambil contoh devisa yang didapat melalui ekspor-impor. Nilai perdagangan hampir dipastikan akan terbanyak dilakukan melalui laut, eksplorasi hasil laut, pertambangan dasar laut dan lain sebagainya.
Di wilayah Indonesia, tidak seorang pun akan menolak bahwa hampir sebagian besar pendapatan negara akan dapat disumbangkan dari laut dan laut secara definisi adalah bagian dari maritim. Konsumsi serta kandungan protein yang tinggi dari laut seandainya dimanfaatkan sebesar-besarnya, akan meningkatkan kecerdasan bangsa ini. Terbukti tingkat kecerdasan yang tinggi yang ditopang oleh protein hewani hasil laut akan mampu mencerdaskan,seperti halnya bangsa Jepang dan Korea. Tingkat kecerdasan bukan saja mampu menopang meningkatkan pendapatan dari tingkat kecakapan dan ketrampilan, tetapi dampaknya bangsa ini akan mampu menggeliat dan lepas dari siklus kemiskinan bangsa, hanya dengan memprioritaskan hidupnya dari laut Nusantara.
Bangsa ini dapat hidup layak hanya dengan mengeksplorasi hidup dari komoditas laut dan infrastruktur di sekitar, berdekatan dan berhubungan dengan wilayah laut. Namun celakanya hampir dipastikan juga bahwa upaya mengamankan laut terhadap kejahatan di, dan atau melalui laut menjadi isu, merupakan tantangan yang signifikan serta menjadi faktor determinan terhadap kegiatan mengamankan laut (atau maritim?).
Kata maritim akan semakin tepat dengan begitu luas serta strategiknya substansi yang harus diamankan. Akibatnya tingkat keamanan nasional yang dapat dicapai dan keamanan ekonomi menjadi bagian substansial penting yang harus dijadikan prioritas, yakni dengan cara pengamanan maritim. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa isu kepentingan nasional di, dan atau melalui laut akan semakin menonjol dengan produk pengamanan maritim. Dorff bahkan mengatakan bahwa produk pengamanan maritim bagi Amerika Serikat dikatagorikan sebagai elemen kepentingan nasional yang sangat vital.[v]
Produk pengamanan maritim akan didapat dengan upaya yang disebut Strategi National untuk Keamanan Maritim (National Strategy for Maritime Security). Strategi nasional untuk Keamanan Maritim yang jelas, konkrit dan kokoh (clear, concrete, robust) akan terdukung dengan konsep MDA. Sepantasnya strategi nasional untuk keamanan maritim merupakan subset kepentingan nasional. Apabila ditetapkan bahwa kepentingan nasional (antara lain) adalah di, dan atau melalui laut, maka strategi nasional untuk keamanan maritim atau tepatnya sekaligus produknya berupa pengamanan maritim ditetapkan berada dalam kategori kepentingan vital.
“Because the Maritime domain—-the world’s oceans, seas, bays, estuaries, islands, coastal areas, littorals, and the airspace above them—–support 90 % of the world’s trade. It carries the lifeblood of a global system that links every country on earth”. “A Cooperative Strategy For 21st Century Sea-Power”, Department Of The Navy, Washington, October 2007
3. Maritime Domain Awareness[vi]
Genesis MDA mulai menggeliat di era Presiden Abdurachman Wahid, meski nampak mati suri sekarang ini. Sejarah kebesaran bangsa dengan ikon atau pahlawan maritim waktu itu ditonjolkan. Entah kenapa bangsa ini nampaknya masih enggan untuk mewujudkannya. Alhasil upaya ini pun tidak membuahkan hasil dalam bentuk nyata Strategi Nasional untuk Keamanan Maritim.
Padahal bahasan di atas telah nyata menunjukkan betapa MDA akan memberikan sumbangan terbesar bagi sebagian besar elemen kepentingan nasional. Perlindungan terhadap domain maritim sangatlah penting bagi perekonomian bangsa. Adanya perilaku antar pelaku ekonomi individual nasional semakin kooperatif dan memiliki kepentingan yang sama tentang kesadaran domain maritim, hampir dipastikan berintegrasi menghadapi globalisasi. Kalau negara-negara besar mengunakan konsep MDA difokuskan kepada serangan teroris,[vii] bagi pemerintahIndonesia, MDA dimanfaatkan untuk menghadapi semua ancaman asimetris yang melalui wilayah maritim, misalnya pembalakan kayu, penyelundupan, kapal ikan asing, narkoba dan kejahatan terhadap wanita, anak-anak, senjata ringan dan sebagainya.
Pemerintah seharusnya memandang ini sebagai faktor kritis untuk mengoordinasikannya. Apabila diperlukan, segera dibentuk aliansi kolektif yang bersama-sama bergiat dalam pengamanan domain maritim. Upaya serius pemerintah ditindaklanjuti dengan cara melibatkan sebanyak mungkin negara-negara pantai, seperti yang dilakukan denganMalaysiadan Singapura, sama halnya dengan keseriusan menghadapi ancaman asimetris melalui domain maritim.
Singkatnya MDA memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan melacak kapal-kapal sewaktu mendekati perairan perbatasan maritim.[viii] Kerjasama internasional seperti ini akan memerlukan tingkat ketekunan dan pemberdayaan berbagai upaya, seperti inisiatif. Inisiatif baru misalnya dengan semakin memperbanyak kerjasama dengan negara lain, berbagi informasi intelijen, terpadunya sistem informasi registrasi kapal-kapal, transparansi identifikasi kargo, ABK multinasional, identifikasi kepemilikan kapal, sistem keamanan pelabuhan dan lain-lain.
Inisiatif ini termasuk juga upaya diplomasi untuk memadukan persepsi tentang kesadaran domain maritim. Kelemahan-kelemahan di atas masih dimanfaatkan oleh ancaman asimetris. Kelemahan regulasi dan penegakan hukum, aturan dan lain sebagainya akan mengaburkan transparansi itu atau mempersulit upaya transparansi.[ix]
Model di atas menggambarkan kepentingan strategi nasional untuk keamanan maritim lebih bersifat “kebijakan” yang akan mendukung terlaksananya kegiatan operasional di bawahnya (periksa blok di samping kanan dan kiri), serta menunjang MDA, utamanya bagi integrasi intelijen maritim global dan respon terhadap ancaman operasional maritim (blok bawah).[x]
Model ini menggambarkan konsep operasi MDA yang mengaitkan antara partisipan (aktor pengguna, perhatikan interaksi bolak-balik), sumber daya alutsista dan sensor (searah) serta ditunjang dengan perilaku organisasi dan fasilitasnya.[xi]
Model selanjutnya mengambarkan suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan KDM mulai dari laut lepas, sampai dengan pelabuhan.[xii]
Gambaran KDM yang sudah mengglobal[xiii]
4. Kesimpulan
Sebelum mencapai MDA, arsitektur paradigma nasional seperti substansi kepentingan nasional, strategi keamanan nasional serta strategi nasional di bawahnya, menjadi tanggung jawab setiap kepala negara untuk dibangun di awal pemerintahan. Determinan ini mungkin yang diharapkan oleh para komentator (a.l Abdurachman Wahid, ”Kompas”, 31 Desember 2007, hal.4), elit politik, ekonomi, maupun strategi nasional dengan jargon seperti pemerintah belum punya visi, strategi nasional di tiap bidang dan lain sebagainya. Mau dibawa kemana bangsa ini, akibatnya banjir, bencana alam, kemiskinan, perdagangan, korupsi terjadi di mana-mana. Kepala negara harus menetapkan keinginan apa yang harus dicapai (desired end-state) dan himpunan tujuan setiap strategi nasional yang dibangunnya, termasuk strategi semua instrumen kekuatan nasionalnya.
Gambar-gambar di atas digunakan sebagai model untuk menunjukkan betapa seriusnya MDA bagi kepentingan dunia. Bandingkan dengan niat mantan Presiden Abdurahman Wahid tentang maritim yang sampai saat ini bernasib masih sebatas wacana. Tidaklah terlambat bagi pemerintah asal menyadari pentingnya konsep MDA, apalagi dikaitkan dengan kepentingan nasional di, dan atau lewat laut, tepatnya maritim.Adabaiknya bila terminologi (yang sudah bertahun-tahun) dengan kalimat “kepentingan nasional di, dan atau lewat laut”, diganti dengan “di, dan atau lewat maritim”.
Insiatif beliau sudah tepat, namun tidak dilanjuti dengan upaya yang serius. Sudah waktunya pemerintah berorkestrasi dengan mengumandangkan kepentingan nasional berikut kategorinya secara terstruktur (dalam bentuk matriks), agar bangsa ini menyadari (bahwa ada) kalimat yang visioner dan dapat dijadikan patokan untuk masa depan.
[i]. ”Salim’s ninth Collegiate”, English-Indonesian Dictionary”, ME Press, Drs Peter A Salim, MA, hal.877
[ii]..”US Army war College,Guide To National Security Policy and Strategy”, 2004, Edited by J Boone Bartholomees, Jr:————-Part I,The National Security Environtment,Chapter-1, “Some Basic Concepts and Approaches In The Study Of International Relations”, Robert “Robin” H Dorff, hal.5
[iii]. Ibid, hal.5, bahwa kepentingan nasional berkategori vital akan menjadi kriteria atau menjadi taruhan mati hidupnya suatu bangsa, misalnya isu wilayahnya, perlindungan terhadap rakyat dan kedaulatannya. Dalam sejarah, negara dan rakyat akan melindungi mati-matian dalam rangka mempertahankan dan mempromosikan kedaulatan. Kategori ini biasanya sulit untuk dikompromikan dengan aktor lain.
[iv]. Ibid, hal.5, three broad catagories are………., three broad (core) interests are: protects…dst.
[v]. ”The National Strategy for Maritime Security”, Department Of Homeland Security, Sept 2005, hal.1, ……………..theU.S. has a vital national interest in maritime security.
[vi]. Belum adanya terjemahanbaku tentang MDA, sementara penulis menawarkan terjemahannya sebagai KDM (Kesadaran Domain Maritim).
[vii]. ”Protecting America’s Maritime Domain: An Interagency Command And Control Structure to Achieve Unity Of Effort”, Naval War College Paper, February 2005, Lcdr Jeffery W Thomas, USCG, Abstract. Bagi negara stabil, ancaman pembalakan, lintas ilegal kejahatan anak-anak/wanita dan senjata ringan, barangkali sudah tidak terlalu mengganggu perekonomian negara. Namun bandingkan dengan pemerintah Indonesiah, sehingga ancaman itu menjadi pilihan fokus/konsentrasi.
[viii]. ”Role-Based Access Control For Coalition Partners In Maritime Domain Awareness”, Thesis NPS, MS Computer Science, Christoper R McDanniel, et all, June 2005, hal.2.
[ix]. ”The U.S. National Strategy for Maritime Security”
[x]. Referensi:”Maritime Domain Awareness (MDA): The Key To Maritime Security, Operational Challenges and Technical Solutions”, Seminar ke 11 ICCRTS, Topik: Coalitions Command and Control In The Networked Era,Sept 26-28, 2006, hal.18
[xi]. Ibid, hal.19
[xii]. Ibid, hal.28
[xiii]. Ibid, hal.29
