INDONESIA FLEET REVIEW 2009: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KEKUATAN MARITIM NASIONAL

Oleh: Alman Helvas Ali

1. Pendahuluan 

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Indonesia Fleet Review 2009 akan digelar di Manado, Sulawesi Utara. Sebagaimana lazimnya aktivitas serupa di negara-negara lain, Indonesia Fleet Review akan diikuti pula oleh sejumlah Angkatan Laut negara-negara lain yang diundang, khususnya Angkatan Laut di kawasan Asia Pasifik. Dari situ tercermin bahwa kegiatan itu tidak dapat dilepaskan dari nuansa pameran bendera bagi TNI Angkatan Laut yang berada dalam bingkai diplomasi.

Pada sisi lain, secara langsung ataupun tidak langsung, Indonesia Fleet Review 2009 juga mempunyai keterkaitan dengan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut. Sebab aktivitas tersebut juga merupakan wadah untuk memamerkan (showing the flag) kekuatan lautIndonesia beserta industri pendukungnya di hadapan dunia internasional, khususnya negara-negara Asia Pasifik. Terkait dengan hal tersebut, D keinginan untuk urun rembug tentang kegiatan itu dikaitkan dengan pembangunan kekuatan maritim secara menyeluruh.

2. Agenda Politik Dan Bisnis 

Kegiatan fleet review, apapun istilah yang digunakan, dapat dipastikan mempunyai keterkaitan erat dengan berbagai aspek di luar aspek ke-Angkatan Laut-an. Fleet Review digelar sebagai wadah untuk menunjukkan kepada dunia luar sejauh mana pembangunan kekuatan laut suatu negara telah dilakukan. Selain itu, fleet review secara tidak langsung dilakukan pula untuk menunjukkan kemajuan industri maritim yang berada di balik eksistensi armada Angkatan Laut negara tuan rumah.

Banyak contoh yang bisa dijadikan rujukan menyangkut fleet review. Misalnya International Fleet Review yang digelar oleh Korea Selatan pada 5-10 Oktober 2008 di Busan. Dalam kegiatan itu, selain dipamerkan kepada publik dalam negeri dan internasional sejumlah kapal perang Korea Selatan hasil industri perkapalan nasional, juga diadakan International Exhibition of Naval Weapons Systems. Dalam kegiatan pameran itu, selain memamerkan kemajuan industri maritim Korea Selatan, tujuan lainnya adalah mengharapkan terciptanya transaksi bisnis dengan pihak asing.

Dari situ bisa ditarik ke dalam teori Geoffrey Till tentang sumber dan elemen kekuatan maritim. Menurut Till, sumber kekuatan maritim terdiri dari style of government, a maritime community, resources dan geography. Sedangkan elemen kekuatan maritim adalah merchant marine, bases dan fighting instrument.[i]

Berkaca pada sejumlah negara yang selama ini rutin melaksanakan fleet review, boleh dikatakan negara-negara itu telah mempunyai modal dasar yang sangat kuat untuk menjadi pemain maritim dunia. Selain  Korea Selatan, India adalah negara lain di kawasan Asia Pasifik yang pernah menggelar fleet review. Sebagaimana halnya Korea Selatan, India juga tengah menuju menjadi pemain maritim dunia, sebab style of government-nya berpihak pada pengembangan dunia maritim secara luas.

Bertolak dari situ, ada beberapa hal menarik yang dapat ditarik dari penyelenggaraan fleet review. Pertama, ajang politik. Fleet review merupakan kegiatan untuk menunjukkan komitmen negara tuan rumah terhadap pembangunan kekuatan Angkatan Laut-nya. Sehingga sudah pada tempatnya bila kapal perang negara tuan rumah yang dipamerkan dalam fleet review, adalah kapal termodern di dalam susunan tempur dan sekaligus buatan industri perkapalan dalam negeri.

Fleet Review seringkali juga dimanfaatkan oleh negara tuan rumah untuk menunjukkan bahwa kekuatan lautnya siap untuk diproyeksikan ke kawasan. Itulah yang dapat dilihat dari fleet review di India dan Korea Selatan, yang mana kedua Angkatan  Laut  kini  sudah  (mulai) diproyeksikan ke kawasan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, negara-negara yang menyelenggarakan fleet review mempunyai aspirasi untuk menjadi pemain di kawasan dan Angkatan Laut adalah salah satu instrumen dalam mencapai aspirasi tersebut.

Kedua, ajang bisnis. Fleet review merupakan panggung yang tepat bagi negara tuan rumah untuk memamerkan kekuatan industri maritim nasionalnya kepada dunia internasional. Kekuatan industri tersebut bukan saja dapat dilihat dari kapal perang buatan galangan dalam negeri yang diikutsertakan dalam fleet review, tetapi juga dipertontonkan dalam wadah pameran industri maritim yang biasanya digelar bersamaan dengan kegiatan fleet review.

Dengan kata lain, meskipun secara resmi fleet review dibingkai dalam diplomasi Angkatan Laut, akan tetapi di dalamnya terselip agenda ekonomi/bisnis bagi negara tuan rumah. Negara tuan rumah berkepentingan agar pihak asing yang terlibat dalam kegiatan fleet review melihat dan tertarik dengan pencapaian industri maritim nasionalnya. Dan pada akhirnya diharapkan ada kerjasama di bidang industri maritim ke depan, baik dalam pembuatan kapal maupun bentuk lainnya.

Industri maritim tersebut biasanya tengah menuju kemapanan, sudah memenuhi standar internasional dan mampu berkompetisi di pasar dunia. Di samping mampu membuat kapal niaga, industri maritim yang dimaksud juga mampu membangun kapal perang berbagai jenis untuk keperluan Angkatan Lautnya. Selain itu, industri tersebut juga didukung oleh sejumlah vendor yang sebagian besar merupakan berasal dari dalam negeri. Sehingga industri maritim mempunyai kontribusi dalam menghidupkan industri pendukung lainnya.

Ketiga, agenda nasional. Dalam penyelenggaraan fleet review, kegiatan yang diagendakan bukan sebatas pada fleet review, tetapi juga meliputi pameran industri, seminar atau simposium dengan topik yang terkait dan lain sebagainya.  Memperhatikan betapa rapinya penataan agenda kegiatan dalam suatu fleet review, dapat dengan mudah dipastikan bahwa aktivitas itu merupakan agenda nasional, bukan  semata  agenda  Angkatan Laut. Dengan kata lain, ada sinergi antara semua pihak yang terkait menyangkut penyelenggaraan fleet review. Kegiatan itu tidak dimaknai sebagai milik Angkatan Laut saja, tetapi milik bersama semua pemangku kepentingan, seperti industri maritim, industri pariwisata dan lain sebagainya.

3. Keuntungan Bagi Indonesia 

Penyelenggaraan Indonesia Fleet Review 2009 merupakan suatu hajatan nasional yang memperlihatkan wajahIndonesia dalam pergaulan antar bangsa. Terkait dengan hal tersebut, kesiapanIndonesia bukan semata dari aspek teknis berupa kesiapan penyelenggaraan kegiatan itu beserta segala macam dukungan administrasi dan logistiknya, tetapi juga kesiapan semua pemangku kepentingan di bidang maritim.

Meskipun acara puncak dari Indonesia Fleet Review 2009 adalah fleet review kapal perang dari berbagai negara, akan tetapi tidak berarti kegiatan itu seolah-olah didominasi oleh TNI Angkatan Laut saja. Sebab masih ada sejumlah rangkaian aktivitas dalam Indonesia Fleet Review 2009 yang tidak terkait langsung dengan TNI Angkatan Laut, namun mempunyai relevansi dengan pemangku kepentingan maritim lainnya. Terkait dengan Indonesia Fleet Review 2009, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian.

Pertama, aspek politik. Indonesia Fleet Review 2009 ditinjau dari aspek politik menunjukkan bahwa Indonesia hendak memamerkan kekuatan lautnya kepada negara-negara kawasan. Keterbatasan kemampuan ekonomi dalam 10 tahun terakhir membuat pembangunan kekuatan laut Indonesia tidak secepat beberapa negara lain di sekitarnya. Dihadapkan pada kondisi demikian, hendaknya ada penyeimbangan antara kapal perang yang dipamerkan dengan aktivitas lain dalam rangkaian Indonesia Fleet Review 2009 yang pada dasarnya ditujukan untuk menunjukkan komitmen politik Indonesia menyangkut stabilitas keamanan dan perdamaian maritim di kawasan Asia Pasifik.

Sangat disadari bahwa tidak banyak kapal perang Indonesia yang dapat dipamerkan dalam Indonesia Fleet Review 2009. Keadaan itu perlu diimbangi dengan kegiatan seperti simposium yang atmosfirnya adalah komitmen politikIndonesia dalam isu stabilitas keaman dan perdamaian maritim di kawasan. Meskipun simposium itu diisi oleh sejumlah pembicara dari luar negeri, akan tetapi sudah lazim nuansanya mengakomodasi kepentingan Indonesia.

Menyangkut common interest dalam kerjasama kawasan, ada pandangan bahwa sangat sulit mengakomodasi hal itu mengingat kepentingan nasional yang berbeda-beda. Upaya untuk merumuskan common interest nampaknya cukup sulit untuk dilakukan, karena arsitektur keamanan kawasan Asia Pasifik sangat kompleks. Oleh karena itu, sebaiknya upaya merumuskan common interest dalam simposium nanti perlu dipertimbangkan dengan seksama.

Selain itu, masalah jaminan keamanan dalam keamanan maritim merupakan isu yang perlu diperhatikan pula. Sebab jaminan itu akan terkait dengan standar apa yang akan digunakan. Semua negara berkepentingan akan laut yang aman dalam era globalisasi saat ini, tetapi dalam realita sangat sulit bagi negara manapun untuk menjamin keamanan maritim.

Yang sebaiknya perlu ditekankan dalam simposium itu adalah meraih kepentingan sebanyak-banyak bagi Indonesiamelalui kerjasama. Sebagai contoh, dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN, maka salah satu agenda ASEAN yang harus diisi oleh Indonesiaadalah ASEAN Maritime Security Cooperation. Isu seperti ini nampaknya relevan untuk dibahas dalam kegiatan seminar atau simposium dalam Indonesia Fleet Review 2009, sebab mempunyai nilai politis besar.

Kedua, aspek ekonomi. Pada kegiatan seperti fleet review, tidak berlebihan bila kepentingan ekonomi negara tuan rumah juga ditonjolkan. Dalam hal ini, yang ditonjolkan tentu saja terkait dengan industri dan jasa maritim, misalnya melalui pameran. Untuk mengisi pada aspek ini merupakan tanggung jawab dari para pemangku maritim lainnya, khususnya bergerak pada bidang industri dan jasa maritim.

Walaupun  kemajuan industri  dan jasa maritim Indonesiabelum sampai pada tingkat yang diharapkan, bukan berarti tidak ada industri dari negeri ini yang tidak mampu bersaing di pasar internasional. Momen seperti Indonesia Fleet Review 2009 hendaknya dimanfaatkan sebagai wadah untuk mencoba memperluas pasar dan menggaet calon konsumen asing, baik untuk pasar kapal perang maupun kapal niaga. Terlebih lagi pameran industri dan jasa maritim bertaraf internasional merupakan suatu kegiatan yang jarang dilaksanakan diIndonesia selama ini.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dengan pihak-pihak terkait seperti Departemen Perindustrian, Kementerian BUMN, BUMN industri dan jasa maritim dan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang dimaksud. Dalam kegiatan seperti Indonesia Fleet Review 2009, sangat disayangkan apabila aspek ekonomi yang terkait dengan industri dan jasa maritim kurang ditonjolkan dan hanya mengedepankan aspek politik saja.

Kata kunci yang harus digarisbawahi dari Indonesia Fleet Review 2009 adalah cost and benefit. Adanya sejumlah cost yang dikeluarkan oleh Indonesia guna terselenggaranya kegiatan itu, baik moneter maupun non moneter, harus diimbangi dengan benefit yang didapatkan. Benefit terbentang dari aspek politik sampai ekonomi, dengan varian yang sangat banyak.

4. Penutup 

Indonesia Fleet Review 2009 di samping mempunyai nilai politik yang strategis bagi Indonesia dalam percaturan maritim kawasan Asia Pasifik, juga mengandung nilai ekonomi bagi kemajuan industri dan jasa maritim negeri ini. Berangkat dari kerangka pemikiran itu, Indonesia sudah sewajarnya mengejar benefit sebanyak mungkin dari kegiatan tersebut. Walaupun puncak acaranya adalah fleet review, akan tetapi hendaknya diikuti oleh aktivitas lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian dan kemajuan industri maritim Indonesia. Banyak peluang ekonomi yang mungkin terbuka dari kegiatan itu bila dirancang dengan baik dan melibatkan semua pemangku kepentingan maritim.