Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., PSC(J), MMDS
Keamanan maritim bukan hanya konsep yang menjadi diskusi berkelanjutan, tetapi juga melibatkan kegiatan yang sangat berbeda.[1] Salah satu kelompok kegiatan tersebut adalah berbagi informasi (information-sharing). Domain ini telah menjadi pusat koordinasi yang menghasilkan respon keamanan maritim nasional, regional dan internasional. Kegiatan berbagi informasi harus dimengerti sebagai “pendukung utama” dan merupakan praktik dasar, yang memiliki potensi untuk memperkuat kepercayaan di antara para aktor keamanan maritim. Hal ini pada gilirannya memungkinkan operasi penegakan hukum bersama atau bahkan meningkatkan hubungan keamanan antar lembaga, instansi dan negara. Kegiatan dalam Berbagi Informasi (Information Sharing) dan Kesadaran Domain Maritim (Maritime Domain Awareness/ MDA) adalah jantung dari agenda dalam konsep keamanan maritim kontemporer. Tujuan MDA adalah untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang perkembangan dan ancaman di laut. Ini adalah salah satu prasyarat untuk koordinasi dan kerja sama antara berbagai badan keamanan maritim dan sering dipahami sebagai “key enabler“. MDA adalah tantangan utama dalam hal mengumpulkan, menggabungkan data dan mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan mengantisipasi anomali di domain maritim.
Dalam dekade terakhir berbagai jaringan dan pusat untuk berbagi informasi telah menjadi kebutuhan operasional. Semakin banyak inisiatif regional yang dikembangkan, terutama di daerah rawan pembajakan, seperti di Asia Tenggara, Samudra Hindia Barat dan Afrika Barat. Pusat informasi maritim ini telah menjadi alat penting tidak hanya untuk mengatasi pembajakan, tetapi untuk menjamin keamanan di laut secara lebih luas. Asia Tenggara telah mempelopori pengembangan sistem MDA regional. Wilayah ini telah mengembangkan pusat-pusat untuk berbagi informasi yang bersifat regional, di mana mereka fokus pada zona maritim Asia Tenggara, serta global, karena mereka bekerja sama dengan negara-negara pesisir dan aktor maritim global. Pusat-pusat informasi maritim yang berbasis di Singapura, Information Fusion Centre (IFC) yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Republik Singapura (RSN) dan Information Sharing Centre (ISC) yang merupakan bagian dari Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP), serta di Malaysia, Piracy Reporting Centre (PRC) dari International Maritime Bureau (IMB), telah menjadi prototipe tentang bagaimana mengatur pertukaran informasi regional. Arsitektur berbagi informasi ini juga muncul di daerah lain, seperti Samudera Hindia Barat dan juga Afrika Barat. Memahami bagaimana pusat informasi ini bekerja, dan bagaimana mereka dapat saling melengkapi dalam sebuah arsitektur pusat maritim yang lebih besar, tugas penting yang diemban adalah meningkatkan spektrum kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dalam menjamin keamanan maritim regional. Pusat informasi ini juga bermanfaat dalam hal akademis, mengingat bahwa pusat-pusat tersebut merupakan bentuk kerja sama keamanan internasional praktis sehari-hari. Pusat-pusat tersebut menyiratkan bahwa aktor keamanan terlibat dalam kerjasama dan berinteraksi setiap hari, yang pada gilirannya dapat memberikan prasyarat interaksi keamanan yang lebih berkelanjutan dalam bentuk komunitas keamanan maritim.
Mengingat sifat batas maritim yang berdekatan dan saling berbatasan, adalah hal yang penting untuk memiliki pengawasan yang efektif terhadap alur pelayaran dunia. Sekalipun tercapai sebuah “pengendalian laut” secara global, dalam arti Mahanian hanyalah kemauan, kemampuan untuk “melihat dan merasakan” apa yang bergerak di atas air pada suatu titik dan rentang waktu. Pencapaian ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara-negara maritim dalam bekerja sama dalam rangka meningkatkan keamanan laut serta keselamatan maritim untuk melindungi kepentingan nasional. Saat ini, dimungkinkan secara teknologi untuk melakukannya, meskipun hambatan dan tantangan secara teknis tetap ada. Tantangan utama adalah dalam memastikan kerja sama negara-negara atau lembaga-lembaga untuk mengikatkan diri dalam sebuah jaringan kerja sama berbagi informasi keamanan maritim. Kerjasama yang berpusat pada informasi tidak hanya akan berkaitan dengan pergerakan lalu lintas kapal tetapi juga perlu menelusuri hal penting dan risiko yang berpusat pada kapal seperti kepemilikan, penyewa, kargo kapal, dan manifes kru. Mencapai Maritime Domain Awareness (MDA) akan membutuhkan kegiatan berbagi informasi, information-fusion dan analisa untuk memberi anomali kepada intelijen yang responsif dan koordinasi tingkat operasional, sebagaimana diarahkan oleh pembuat keputusan yang didukung oleh undang-undang kelautan yang relevan dan dibentuk oleh kebijakan strategis.
Konsep “Berbagi-Informasi”
“Berbagi informasi” adalah istilah umum yang mengacu pada transmisi data, informasi atau pengetahuan lintas ruang dan antara individu dan organisasi. Gagasan “informasi” sering dikontraskan dengan konsep “intelijen” atau “bukti”, dengan istilah yang terakhir mengacu pada informasi yang diklasifikasikan atau tidak tersedia dalam domain publik karena masalah keamanan atau penyelidikan dan penuntutan pidana yang sedang berlangsung. Konsep lebih lanjut yang digunakan dalam keamanan maritim adalah “fusi informasi”. Ini mengacu pada upaya tidak hanya untuk mendistribusikan informasi, tetapi untuk menyatukan dan menggabungkan berbagai sumber dalam satu aliran. Untuk mengatur pertukaran informasi dalam keamanan maritim, dua konsep telah dikembangkan: “Maritime Domain Awareness” (MDA) dan “Maritime Situational Awareness” (MSA). Keduanya merujuk pada kegiatan yang mengarah pada pembentukan gambaran bersama dan interpretasi tentang apa yang terjadi di laut.
Definisi MDA adalah “pemahaman efektif atas apa pun yang terkait dengan domain maritim yang dapat berdampak pada keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan nasional.”[2] Domain maritim didefinisikan sebagai “semua area dan hal-hal dari, di, di bawah, berkaitan dengan, berbatasan dengan, atau berbatasan dengan laut, samudera, atau jalur air yang dapat dilayari, termasuk semua kegiatan, infrastruktur, orang, perdagangan, dan kapal terkait angkutan laut dan alat angkut lainnya”.[3] Seorang pengamat maritim, Steven Boraz, membuat definisi dalam ruang lingkup tugas, ketika ia berpendapat bahwa MDA berarti menemukan kapal dan kapal selam teman atau musuh, memahami seluruh rantai pasokan alur perdagangan, mengidentifikasi aktor maritim di atas kapal, memahami infrastruktur di dalam domain maritim, dan mengidentifikasi anomali serta potensi ancaman dalam semua wilayah maritim.[4]
MDA dan MSA memiliki kegiatan yang sangat mirip. Namun, keduanya memiliki konotasi yang sedikit berbeda dan karenanya setiap lembaga berbeda dalam hal istilah yang mereka gunakan dan bagaimana implementasinya. MDA adalah istilah yang lebih luas, dan, seperti definisi domain maritim di atas, melampaui pada analisa apa yang terjadi di laut, tetapi lebih berfokus pada segala sesuatu yang terkait dengan maritim. Sebaliknya, MSA menekankan ruang dan waktu (situasi) dan karenanya lebih berorientasi pada operasi, insiden, analisis real-time dan reaksi cepat. Karenanya fokus MSA lebih langsung terkait dengan memahami apa yang terjadi di laut. Sebagai akibatnya, MDA sering dipahami sebagai gagasan yang lebih luas yang memasukkan MSA.[5]
Kebutuhan dan tantangan MDA
MDA adalah tantangan utama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Data besar dari sumber yang berbeda dan dalam format yang berbeda – satelit, radar, pesawat pengintai atau manusia – harus disimpan dan digabungkan. Data harus disimpan dengan aman di database pusat. Portal pengguna diperlukan untuk membuat data yang dapat diakses. Algoritma diperlukan untuk visualisasi, pelaporan, statistik kejadian atau analisis tren. Seperti yang diungkapkan Boraz, “sejumlah besar data tentang semua aspek aktivitas maritim harus dikumpulkan, kemudian direferensi silang, ‘disatukan’ (secara umum, berkorelasi lintas sumber), dan dianalisis, untuk mendeteksi anomali yang mungkin mengindikasikan ancaman/perilaku yang terkait”.[6] Mengembangkan dimensi ini akan menjadi tugas dan tantangan berkelanjutan dalam hal sains dan teknologi, dan sistem jaringan komputer secara khusus. Namun, MDA bukan hanya soal algoritma, perangkat lunak, dan teknologi saja. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan, identitas, budaya organisasi, kepentingan dan rutinitas birokrasi, serta konstelasi pemerintahan atau kepentingan politik dan bagaimana ini membentuk kegiatan MDA. Karena itu MDA juga merupakan tantangan sosial-politik. Ini menyangkut kesediaan untuk berbagi data, untuk terlibat dan berkolaborasi dalam proses interpretasi bersama dan untuk menggunakan interpretasi ini untuk tindakan selanjutnya. Untuk mengurai dimensi sosial-politik dan tantangan terkait, tiga pertanyaan perlu diajukan. Pertama, di antara aktor yang terlibat dalam berbagi informasi tersebut? Kedua, informasi apa yang dibagikan? Ketiga, dengan mekanisme apa proses interpretasi secara umum atau pemahaman bersama tentang informasi dikembangkan?
Aktor Maritim yang terlibat dalam MDA
MDA dihadapkan dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam keamanan laut. Masing-masing lembaga keamanan maritim ini memiliki konsep dan strategi organisasi yang berbeda, serta prosedur birokrasi yang berbeda. Jika ini perbedaan sudah menjadi tantangan di tingkat nasional, maka hal ini kemungkinan akan terjadi di tingkat regional atau global. Sifat lintas sektoral dari keamanan maritim, apalagi, menyiratkan sejumlah perbedaan yang harus diintegrasikan telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat problematis. Hal ini menyangkut, pertama, perbedaan sipil-militer. Aktor militer terlibat dalam pertahanan dan keamanan maritim yang lebih luas daripada aktor sipil. Sulitnya koordinasi sipil-militer ditunjukkan pada kesalahan persepsi atau budaya dan rutinitas yang berbeda.[7] Tantangan kedua berkaitan dengan kesenjangan pemerintah-swasta, yaitu, koordinasi antara lembaga negara dan industri pelayaran. Sistem kontrol negara pada industri dan perdagangan maritim yang dilakukan oleh pihak swasta, memperlihatkan ketumpangtindihan dan tidak efektif, terutama dalam masalah biaya yang harus dikeluarkan pihak swasta. Penting untuk diingat bahwa hubungan negara-swasta di tiap negara berbeda-beda untuk masalah keamanan maritim yang berbeda. Dalam kasus pembajakan, industri perkapalan/swasta adalah korban dan karenanya lebih cenderung untuk bekerja sama. Dengan masalah keamanan maritim, proliferasi senjata pemusnah massal, perdagangan manusia, industri ini pada tingkat yang lebih rendah menjadi korban dan merupakan pelaku potensial. Pada masalah-masalah semacam ini perusahaan-perusahaan akan cenderung mencari kerja sama dengan negara/pemerintah. Situasi ini membuat hubungan negara-swasta menjadi rumit. Banyak perusahaan pelayaran lebih memilih layanan seperti laporan keamanan atau analisis risiko, daripada mengandalkan yang disediakan oleh negara. Akhirnya, jika pertukaran informasi dilakukan, penting juga untuk memperhatikan dinamika politik umum antar aktor maritim tersebut. Dan ini merupakan tantangan yang ketiga, yaitu berbagi informasi. Berbagi informasi keamanan maritim tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ini sangat dipengaruhi oleh hubungan antara aktor dan kepentingan mereka. Ketidaksepakatan, ketumpangtindihan, dan perjanjian kerja sama, semuanya berpotensi membentuk kualitas berbagi informasi secara signifikan.
Jenis informasi yang dibagi
Informasi adalah istilah luas yang perlu dibedakan dalam kegiatan berbagi informasi. Jenis informasi dasar pertama adalah laporan insiden di laut. Banyak insiden berada di domain publik dan dilaporkan oleh media, sehingga berbagi informasi hanya menyiratkan penyaluran laporan melalui jaringan umum. Laporan lain mungkin datang dari industri maritim atau lembaga penegak hukum. Pelaporan insiden akan memiliki batas geografis regional tertentu, mungkin termasuk perairan teritorial atau hanya fokus pada laut lepas. Jenis insiden apa yang dimasukkan adalah pertanyaan selanjutnya. Berbagi informasi mungkin terbatas pada satu masalah, misalnya, untuk pembajakan, atau mencakup jangkauan yang lebih luas, seperti kejahatan perikanan, migrasi atau insiden penyelundupan. Selain itu, informasi mungkin hanya mencakup insiden aktual, misalnya dalam hal pembajakan, percobaan perampokan, atau juga mencakup kegiatan yang mencurigakan. Bagaimana insiden dilaporkan dalam hal informasi kontekstual dan memerlukan rincian lebih lanjut? Hal ini termasuk juga pertanyaan apakah data paska insiden tersedia, misalnya pada investigasi kriminal selanjutnya, atau penuntutan mengarah ke hukuman. Kecepatan berbagi data insiden juga harus dipertimbangkan. Jika dibagikan secara waktu nyata (real-time), data kejadian dapat digunakan untuk peringatan serta mengoordinasikan responsdan aksi. Jika hanya dibagikan sebagai data pasca insiden, ini hanya berguna untuk mengidentifikasi tren dan pola.
Jenis informasi kedua menyangkut pergerakan di laut dalam istilah yang lebih umum. Di sini, data yang disediakan oleh sistem pelacakan internasional sangat penting. Automatic Identification System (AIS) adalah sistem pelacakan jarak pendek berdasarkan sensor kapal, yang telah wajib digunakan sejak 2005 untuk kapal pelayaran internasional dengan tonase lebih dari 300 ton. Sistem Long-Range Identification and Tracking (LRIT) adalah sistem pelacakan kapal berbasis satelit yang wajib sejak 2009 untuk kapal penumpang dan kapal kargo di atas 300 tonase yang digunakan dalam pelayaran internasional. Kedua sistem menyediakan informasi dasar tentang pergerakan secara masif di laut. Sarana pengintaian lain oleh satelit, pengintaian udara atau radar diperlukan untuk menyediakan sumber data untuk melacak kapal yang lebih kecil, seperti kapal penangkap ikan dan kapal yang tidak dapat memenuhi peraturan/persyaratan internasional. AIS dan LRIT adalah sumber data berstandar internasional; dan lebih dari itu, ketentuan data tentang pergerakan di laut berbeda dalam hal jenis kapal. Data Ini juga merupakan data yang lebih sensitif seperti tentang penggunaan aset militer dan kapal patroli.
Jenis informasi ketiga menyangkut data yang lebih sensitif, seperti data dari investigasi kriminal atau operasi intelijen, yang juga dapat berpotensi dibagikan dalam bingkai MDA. Ada hambatan besar dalam berbagi informasi jenis ini. Untuk kasus investigasi pidana mungkin ada masalah hukum, dan berbagi informasi mungkin menghambat investigasi yang sedang berlangsung. Untuk data intelijen, salah satu masalah utama adalah bahwa negara-negara sering ragu untuk berbagi informasi karena mungkin mengungkapkan informasi tentang kemampuan mereka untuk mengumpulkan intelijen.
*CISE : Common Information Sharing Environment
Perlunya Pembentukan Pusat Informasi Maritim (PIM)
Dengan mempertimbangkan interpretasi secara umum dan pemahaman bersama tentang MDA, baik tentang aktor maritim, informasi dan tantangan, maka diperlukan suatu organisasi yang berfungsi untuk “berbagi-informasi” dalam domain maritim Indonesia. MDA memerlukan pengembangan “pemahaman” bersama. Data dan informasi tidak berdiri sendiri dan dipegang oleh hanya satu pihak. Diperlukan proses penafsiran atau analisa. Sebuah berita atau informasi tidak dapat dibiarkan dalam satu tangan. Diperlukan sebuah proses problematisasi, yaitu penjelasan tentang apakah angka meningkat atau menurun, apakah aksi merespons yang perlu dilakukan cukup atau diperlukan respons lebih cepat. Proses ini juga termasuk proses sekuritisasi, yaitu, untuk mengidentifikasi peristiwa atau aktor mana yang menjadi ancaman bagi siapa atau apa. Para aktor maritim dan militer berusaha untuk memahami data dan mengamankan dengan aksi respons. Terdapat beberapa strategi untuk mengatur proses interpretasi dan pemahaman bersama. Data dapat diartikan melalui sistem Teknologi Informasi (TI). Teknik visualisasi memungkinkan identifikasi cluster geografis, sistem berbasis aturan yang memungkinkan identifikasi pola dan deteksi anomali maritim, sementara database untuk analisis statistik membantu mengidentifikasi tren historis. Interpretasi juga dapat difasilitasi melalui satuan penelitian dan analisis khusus, yang menginterpretasikan data berdasarkan metode ilmiah, atau melalui diskusi yang difasilitasi tempat, pengumpulan data, analisa dan diinterpretasikan bersama melalui diskusi aktor dan lembaga maritim yang berpartisipasi.
Sebuah kerangka kerja dalam bentuk organisasi yang produktif untuk menganalisa MDA diperlukan pembentukan organisasi baru di Indonesia yang bertugas untuk mengumpulkan data, informasi, menganalisa, mengintepretasi dan kemudian mem-broadcast untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di laut. Ancaman keamanan maritim saat ini sangat kompleks dan lintas batas negara. Pusat Informasi Maritim (PIM) diperlukan bagi Indonesia terutama berbagai instansi kemaritiman untuk berbagi informasi di tingkat nasional maupun internasional, melalui berbagai jaringan untuk saling berbagi informasi bilateral dan multilateral. Pusat Informasi Maritim (PIM) ini dibentuk sebagai pusat informasi maritim nasional dan juga global. PIM ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran situasi maritim (MSA) dan menyediakan peringatan dini dan informasi yang dapat ditindaklanjuti dalam memberikan aksi dan tanggapan yang tepat waktu. Angkatan Laut perlu ditunjuk sebagai leading sector dan sebagai penghubung K/L serta internasional untuk bekerja sama dengan baik untuk memfasilitasi dan mengkatalisasi berbagi informasi maritim dan pembuatan produk secara kolektif.
Kesimpulan
Sistem MDA regional yang dapat diorganisir dengan baik akan sangat penting dalam menjamin keamanan maritim. MDA, seperti yang telah dijelaskan, pada dasarnya bukan tantangan teknis. Jika solusi teknis yang lebih baik harus dikembangkan, perlu dikonsepkan sebuah organisasi dalam mengatasi hambatan birokrasi dan sosial-politik, hubungan sipil-militer, publik-swasta, dan perbedaan antar lembaga dapat dijembatani, budaya berbagi dikembangkan dan rasa pemahaman bersama menjadi terorganisir. MDA memiliki potensi untuk menyatukan para aktor maritim. Sistem MDA yang terorganisir dengan baik akan memberikan efek positif dalam memastikan kolaborasi lintas sipil-militer, media, industri swasta, dan lembaga pemerintahan. PIM sebagai salah satu domain inti dari praktik keamanan maritim, akan membutuhkan pengawakan, pengawasan dan manajemen yang baik, akan membutuhkan koordinasi lintas-disiplin dan lintas lembaga, terutama antara teknologi komputer dan analisis kebijakan.
Pembentukan Organisasi Pusat Informasi Maritim (PIM) Indonesia sangat diperlukan sebagai pusat fusi informasi oleh penegak hukum dan militer dalam MDA/MSA untuk memfasilitasi dan mendorong berbagi informasi dalam organisasi, yaitu untuk menjalin komunikasi yang memungkinkan komandan di lapangan dalam membuat keputusan terbaik berdasarkan semua informasi yang relevan. PIM bertanggung jawab untuk membuat analisa ancaman secara strategis dengan penilaian operasional. Pusat fusi ini memiliki staf dari berbagai lembaga yang berada di area tertentu. PIM mengandalkan teknologi dan personel manusia untuk mengintegrasikan seluruh informasi. Pusat fusi informasi ini adalah mekanisme yang sah untuk memastikan bahwa informasi tidak berhenti hanya di salah satu agensi atau lembaga. Meskipun bukan cara sempurna untuk memastikan berbagi informasi, pusat fusi informasi jauh lebih efektif, terutama yang berhubungan dengan informasi secara terpisah dan dengan melihat konsep secara komprehensif.
[1] Christian Bueger, “What is Maritime Strategy?”, Marine Policy 53 (Maret 2015), hal 64.
[2] National Maritime Domain Awareness (Washington, D.C. : The White House, 2005)
[3] ibid
[4] Steven C. Boraz, “Maritime Domain Awareness: Myths and Realities”, Naval War College Review 62, no.3 (2009), hal 46.
[5] Boraz, Maritime Domain Awareness.”, 141.
[6] Irvin Fang Jau Lim, Comprehensive Maritime Domain Awareness : AN Idea Whose Times Has Come?, RSIS Working Paper No. 141 (Singapore Rajaratnam School of International Studies, 16 Oktober 2007), tersedia di http://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/141-wp141-comprehensive-maritime/#.VWk2z8scT5o
[7] Irvin Fang Jau Lin, Comprehensive MDA
